Handout Kuliah 2: Negara menurut Hukum Internasional

NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.

 Sumber: Starke (1989); Shelton (2006). 

Syarat/Kualifikasi Negara:

 

o    Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah tertentu; (c) suatu pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

 o    Dari segi HI, syarat (d) paling penting. 

Hak dan Kewajiban Dasar:

 

o    Hak kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara-negara, yurisdiksi teritorial dan hak untuk membela diri atau menyelamatkan diri.

 o    Kewajiban untuk tidak menggunakan perang sebagai alat, melaksanakan kewajiban yang digariskan dalam perjanjian dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain. 

Kedaulatan dan Kemerdekaan:

 o    Teori Residuum

o    Hak, wewenang, privilese, dan tugas korelatif adalah substansi kemerdekaan. Contoh wewenang: mengurus diri sendiri, menerima/mengusir orang asing, yurisdiksi atas tindak pidana. Contoh tugas: menghormati kedaulatan negara lain, mencegah tindak agen yang mengancam negara lain, tidak mencampuri urusan negara lain.

o    Kasus penangkapan Adolf Eichmann dari Argentina ke Israel.

o    Pencegahan tindakan terorisme.

o    Piagam PBB. Bentuk intervensi: 1) “internal” intervention; 2)“external” intervention; 3) “punitive” intervention; 4) “subversive” intervention. Terdapat Pengecualian. Menurut standar Piagam PBB. Kasus pasukan AS di Beirut. Doktrin Persamaan Kedudukan Negara:

o    Sudah muncul sejak 1749 (tulisan karya Christian Wolff).

o    Piagam PBB Pasal 1: penghormatan terhadap prinsip persamaan hak. Pasal 2: PBB didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota.

o    Persamaan dalam hukum & persamaan hak dan kewajiban. Doktrin “Act of State” Aturan hubungan bersahabat antara Negara-negara:

o    Prinsip sebuah negara tidak seharusnya mengijinkan wilayahnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan kepentingan negara-negara lain. Kasus Arbitrasi Trail Smelter 1941; Kasus Selat Corfu 1949. Pasal 74 Piagam PBB. Bentuk Negara dan Kesatuan Bukan-Negara:

o    Negara Federal & Negara Konfederasi

o    Negara Vassal/Lindungan & Protektorat

o    Dominion

o    Commonwealth countries / Negara-negara Persemakmuran.

o    Wilayah Perwalian

o    Wilayah yg tak berpemerintahan sendiri

o    Negara-negara Netral.

o    Right of Self-Determination (hak menentukan nasib sendiri).

o    Asosiasi Negara. Tugas:

1.     Apakah perbedaan antara Negara Federal dengan Negara Konfederasi, Negara Vassal, Protektorat?

2.     Apakah perbedaan antara Dominion dan Commonwealth/Persemakmuran?

3.     Apakah perbedaan antara Wilayah Perwalian dan Wilayah yang tak Berpemerintahan sendiri?

 Jelaskan dalam bentuk tabel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: