Handout Kuliah 6: Yurisdiksi

YURISDIKSI.  Umum:

  • Dalam praktek berbeda untuk tiap negara.

  • Lotus case (1927).

  •  Asas normal: asas territorial yurisdiksi.

 Yurisdiksi Teritorial:

  • Kewenangan negara utk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda, perbuatan dan hal-hal yg terjadi di dalam wilayahnya.  Ciri penting negara merdeka berdaulat (Lord Macmillan, 1938).  

  • Teritorial, laut teritorial, kapal berkebangsaan negara, dan pelabuhan.

Pelabuhan:

  • Asas umum: kapal niaga yang memasuki pelabuhan negara asing tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Pengecualian: keadaan kesukaran.

Perluasan yurisdiksi teritorial:

  • Asas teritorial subyektif: Geneva convention for the suppression of counterfeiting currency (1929) dan Geneva convention for the suppression of the illicit drug traffic (1936).

  • Asas teritorial obyektif: Lotus case 1927. Perusahaan multinasional.

Yurisdiksi teritorial atas orang asing:

  •      Sejauh mungkin seperti warganegara dari negara teritorial. Tak ada presumsi imunitas.

  •      Akan ada imunitas: Imunitas khusus & Hukum setempat tak sesuai hukum internasional.

  •      Yurisdiksi kriminal teritorial: Kejahatan harus diadili oleh negara yang terganggu/ terlanggar ketertiban sosialnya.

  •      Pembebasan yurisdiksi teritorial: Negara asing & kepala negara asing; Wakil-wakil diplomatik; Kapal-kapal (public ships) negara asing.

  •      Prinsip imunitas yurisdiksional: Par in parem non habet imperium; Resiprositas / komitas; Tindak bersahabat; Konsesi imunitas; Diluar yurisdiksi peradilan.

  •      Aspek: Imunitas terhadap tuntutan peradilan & Imunitas harta benda milik negara asing / kepala negara asing.

  •      Imunitas yurisdiksional agen diplomatik: imunitas mutlak dari yurisdiksi kriminal, kecuali tindakan pribadi.

  •      Yurisdiksi atas kapal umum negara asing: Teori “pulau terapung” (floating island theory) & Teori obyektif.

  •      Angkatan perang negara asing: Imunitas terbatas

  •      Lembaga internasional: Imunitas yurisdiksi teritorial.

 Yurisdiksi Individual:

  •      Tergantung kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum.

  •      Prinsip Nasionalitas aktif.

  •      Prinsip Nasionalitas pasif.

 Prinsip Perlindungan:

  •      Mendasari kewenangan negara  menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengenai keamanan dan integritasnya atau kepentingan ekonomi yang vital.

 Prinsip Universal:

  •      Pelanggaran yang terjadi dalam yurisdiksi semua negara di mana saja perbuatannya itu dilakukan. Delik jure gentium.

  •      Contoh: Bajak laut, kejahatan perang, genocide, perdagangan narkotika, perdagangan manusia, pemalsuan uang, terorisme.

 Yurisdiksi pesawat terbang:

  •      Konvensi Tokyo 1963; Konvensi Den Haag 1970; Konvensi Montreal 1971.

  •      Terorisme internasional. 11 september 2001.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: